BERKAS RAPERDA PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT PERNAH DI SERAHKAN KE BUPATI KLU 2016

Redaksi 15 Oktober 2019 23:06:18 WIB

Karang Bajo SID. Berkas segala kebutuhan untuk Pembahasan Perbub atau Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hokum Adat pernah di serahkan oleh Tokoh adat Bayan” Raden Gedarip ‘ Kepada Bupati Lombok Utara “ DR. TGH NAJMUL AHYAR. SH. MH” Pada Acara workshop Pengakuan Masyarakat Adat KLU di Hotel Mina Tanjung 29 september 2016 yang di hadiri oleh beberapa Kepala Desa, Camat se KLU, SKPD terkait , Tokoh masyarakat Adat dan LSM ternyata belum di bahas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Pada Dasarnya masyarakat Adat Paer Bayan memiliki bukti sejarah seperti Masjid Kuno, masih ada makam Pembawa Ajaran Islam pertama masuk Pulau Lombok namanya “ Syeh Gauz Abdurrazak” yang sekarang disebut makam Reak, yang tempatnya di pinggir Masjid Kuno, ada makam Pengulu, Makam sesait, makam Desa anyar, Paer bayan punya batas wilayah kekuasaan kedatuan Bayan Dulu yaitu sebelah timur Tal baluk, sebelah Barat Menanga Reduh, sebelah Selatan Gunung Rinjani dan sebelah Utara Laut Samudra, Paer Bayan memiliki Pejabat adat Seperti adanya Pemangku, adanya para Pembekel adat di bayan Timur, Bayan Barat, Karang Bajo, Loloan, Barong Birak, Desa Anyar, Sukadana, semokan, Desa Belek, Salut dan Sesait yang menempati rumah adat, memiliki Tanah Agunan seperti Pecatu dan memiliki hutan Adat.

Ketua Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi ( SOMASI ) Nusa Tenggara Barat “Lalu Ahyar Supriadi S.H.”pada waktu itu Mengharapkan Draf Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang di serahkan ke Bupati Lombok Utara agar di bahas dan hasilnya bisa terwujud sehinga ada payung hukumnya masyarakat adat di Lombok Utara.

Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Regional Bali- Nusa Tenggara “Kamardi Arif “ dulu juga mendukung dan merekomendasikan Perda tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, jika Perda Belum Terwujud maka minimal ada Peraturan Bupati selanjutnya agar Perda itu mencakup semua masyarakat Adat yang ada di Lombok Utara bukan hanya di Wilayah Bayan saja.

Amanat UUD 1945 bahwa Negara Mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repoblik Indonesia yang di atur dalam Undang undang Pasal 18b ayat (2).

Masyarakat Adat Paer Bayan Lombok Utara masi mengikatkan diri dan mematuhi nilai nilai dan sitem adat yang berlaku di masyarakat adatnya baik sebagian maupun seluruhnya, masi ada tanah urif gubuk, Makam leluhur dan lain lain, Hutan adat ada 35 Hektar di Lombok Utara, kearifan tradisional masi ada seperti Pemalik, situs budaya dan acara ritual secara adat masi ada, aturan dan tata kepengurusan hidup bersama masi taat dan mematuhi aturan aturan adat baik berupa awiq-awiq, masi ada pran dan tugas dari pemangku, Pembekel adat, para Kiyai dan masyarakat adat. Komunitas adat di Lombok Utara ada 21, luas wilayah adat ter petakan 29.808.128 Ha. ( 6 Komunitas dan satu sudah di klarifikasi tentang tapal Batas, ada 34 Pawang ( Hutan adat) di Lombok Utara.

Rekomendasi Raperda Pengakuan dan perlindungan masyarakat hokum adat di Lombok Utara mulai dari subtansi Raperda focus kepada pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hokum adat mendasar pada amanat 18b ayat (2) UU 1945, ketetapan MPR RI, No IX tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok pokok Agraria, Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Memberikan solusi pengaturan atas permasalahan masyarakat adat dan dampak dari pengaturan permasalahan tersebut.

Pengaturan pengaturan lebih lanjut dan penetapan terhadap keberadaan dan hak hak masyarakat hokum adat merupakan kewenangan daerah. Untuk itu bentuk hokum yang sesuai untuk pengaturan dan penetapan keberadaan dan hak hak masyarakat hokum adat adalah produk hokum daerah terutama Peraturan Daerah ( PERDA).

Menurut “Sulistiyo” Masyarakat Hokum Adat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, , berkelompok secara harmonis, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atas kesamaan tempat tinggal terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, Budaya, hokum dan memamfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pembuktian Keberadaan masyarakat Hukum Adat beseta hak haknya dilakukan melalui proses inventarisasi, vrifikasi dan Validitasi, Penetapan Pengakuan dan Keberadaan masyarakat hokum adat berserta hak haknya melalui keputusan Kepala Daerah, Penetapan Hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara diajukan permohonannya kepada mentri Kehutanan, Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki kewenangan untuk Menetapkan pengakuan Masyarakat Hokum adat dan hak ulayat yang berada di wilayah kabupaten.

Kita berharap semoga di Tahun 2020 ini Perda tentang Pengakuan dan perlindungan masyarakat Hokum Adat bisa terwujud. ( Ardes ).

Komentar atas BERKAS RAPERDA PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT PERNAH DI SERAHKAN KE BUPATI KLU 2016

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Google Translit

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
d' Best Translator

Google Analytics

Lokasi Karang Bajo

tampilkan dalam peta lebih besar