Biro Humas KPK Kunjungi Rakom Primadona

Redaksi 10 Agustus 2015 10:02:22 WIB

Karang Bajo - Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat, 6/8/15 berkunjung ke Radio Komunitas (Rakom) Primadona FM Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Kunjungan tersebut dimamfaatkan untuk melakukan dialog dengan beberapa lembaga anti korupsi KLU seperti NPW KLU, Badan Analisa Sosial dan Advokasi Masyarakat (Basamas), para pengurus Rakom KLU, mahasiswa Unram dan IAIN Mataram serta tokoh masyarakat setempat dengan tema “Mengawal Dana Desa”.

Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, kejahatan merajalela itu bukan karena penjahatnya yang banyak tapi banyaknya orang-orang baik yang diam. Dan untuk mengatasi korupsi paling tidak masyarakat harus memiliki kontribusi dalam melakukan pencegahan.

“Untuk memberantas korupsi, masyarakat harus melakukan sesuatu mulai dari lingkungan serta harus membuat sistem pengawasan, seperti anggaran desa bisa dibuat sistem transparansi dengan menggunakan sistem sederhana. Jadi yang harus dibina adalah mental dengan cara menekan keinginan  sesuai dengan kemampuan”, katanya.

Memberantas korupsi, kata Priharsa bukan saja dilakukan ditingkat pusat, namun sekarang sudah mulai mengarah sampai ketingkat pejabat publik yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Dan untuk pencegahannya KPK sudah menjalin kerjasama dengan Rakom yang ada di Indonesia yang dikenal dengan “Kanal KPK”.  “Kami akan mendorong radio komunitas secara tertulis agar masuk di peraturan Kementerian Desa menjadi medium publikasi mengenai anggaran desa sehingga nantinya masyarakat jika mau tau tentang anggaran desa cukup didengar melalui radio komunitas”, jelasnya.

Priharsa mengaku, terkait dengan anggaran desa, KPK telah melakukan kajian dan paparan serta memberikan rekomendasi ke sejumlah instasni seperti Menteri Keuangan, Mendagri dan Menteri Desa. “Sekarang ini ada 6 Permendes yang menjadi turunan dari UU dan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai dana desa. Tapi masalahnya juga belum selesai, karena berpotensi korupsi mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat desa”, katanya.

KPK, lanjut Priharsa, tidak mau dengan adanya UU desa ini malah menggeser peta korupsi yang bermula dari pusat, daerah  dan sekarang malah ke desa. UU desa ini memang cukup bagus, karena desa diberikan kesempatan luas untuk membangun. Dari UU desa ini yang diberikan bukan sekedar uang tapi juga perluasan wewenang bagi desa sehingga desa memiliki otonomi lebih untuk membangun.

“Tidak ada pejabat diatas desa yang bisa mengotak atik anggaran desa, seperti BumDes misalnya, yang mengatur keuangannya benar-benar otonomi desa, sehingga ini peluang bagi desa yang memang serius mau membangun dan KPK sendiri tidak mau peluang ini mati premature, sehingga harus dikawal benar-benar dari atas dan perjalanannya kita kawal bersama-sama. Dan untuk mengawalnya kita harus tau aturannya”, pintanya.

Sementara Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip dalam kesempatan tersebut lebih banyak memaparkan geliat pembangunan Karang Bajo yang dianggarkan melalalu Alokasi Dana Desa (ADD). Dan untuk tahun ini anggaran pembangunannya lebih diarahkan untuk bebas ODF tahun 2015 yaitu pembangunan jambanisasi keluarga. (MSY) www.suarakomunitas.net

Komentar atas Biro Humas KPK Kunjungi Rakom Primadona

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Google Translit

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
d' Best Translator

Google Analytics

Lokasi Karang Bajo

tampilkan dalam peta lebih besar